Kalianda, etalaseinfo.co.id – Setelah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, persoalan lahan masyarakat di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kembali mendapat perhatian.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan membuka ruang fasilitasi untuk menelusuri persoalan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, dengan mengedepankan kejelasan dokumen, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Darmawan, saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPD FSPMI) Provinsi Lampung di ruang rapat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam audiensi itu, perwakilan FSPMI menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai belum adanya kepastian status dan penyelesaian hak atas lahan yang sebelumnya masuk dalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan PT Bahtera Jaya pada 1995-1996.
Ketua DPW FSPMI Provinsi Lampung, Wiwin Hefrianto, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi yang sebelumnya telah dilakukan di tingkat provinsi.
Melalui audiensi ini, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat membantu memfasilitasi penelusuran kembali riwayat pembebasan tanah, termasuk memeriksa dokumen dan kejelasan status hukum lahan.
Menurut Wiwin, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ganti rugi, tetapi juga menyangkut ketidakjelasan kepemilikan lahan serta adanya klaim dari pihak lain.
Karena itu, FSPMI berharap koordinasi lintas instansi dapat dilakukan agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan data dan ketentuan hukum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Darmawan menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Selatan terbuka untuk memfasilitasi penelusuran persoalan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kewenangan pemerintah daerah serta dokumen yang berkaitan dengan riwayat lahan.
Ia menilai, persoalan yang telah berlangsung cukup lama itu perlu ditelaah secara bertahap dengan melibatkan instansi berwenang, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.
“Pemerintah bukan tidak peduli. Kami siap memfasilitasi, nanti kita lihat kewenangannya. Ini sudah menjadi benang kusut yang harus kita urai satu per satu,” kata Darmawan.
Sebagai langkah awal, Darmawan meminta FSPMI bersama perwakilan masyarakat menyiapkan dokumen dan bukti pendukung yang berkaitan dengan persoalan lahan tersebut. Kelengkapan administrasi itu diperlukan agar riwayat pembebasan tanah dan status lahan dapat dipelajari sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Pemkab Lampung Selatan selanjutnya akan mengagendakan pembahasan internal bersama tim dan instansi terkait untuk mengkaji persoalan tersebut sebelum menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap penelusuran persoalan lahan di Desa Ruguk dapat berjalan lebih terarah, sekaligus membuka ruang komunikasi antara pemerintah, FSPMI, dan masyarakat.
Selama proses tersebut berlangsung, seluruh pihak diharapkan mengedepankan komunikasi yang baik serta menjaga kondusivitas agar setiap tahapan penelusuran dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (Kmf)
