Kalianda, etalaseinfo.co.id – Pengelolaan anggaran yang efisien perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengembangkan berbagai inovasi digital dalam tata kelola keuangan sekaligus menghadirkan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya Teras HELAU.
Upaya tersebut dipaparkan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat mengikuti Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 bersama Tim Validator Eksternal Kementerian Dalam Negeri, melalui zoom meeting dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparannya, Egi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan sepanjang 2025 tidak hanya berorientasi pada pengurangan belanja, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran tetap mendukung program prioritas dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi bagi kami bukan sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan penggunaan anggaran semakin berkualitas dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Egi.
Salah satu langkah yang dilakukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah adalah melalui pengembangan inovasi berbasis digital. Tiga inovasi utama yang dipaparkan yakni Sohib (Sistem Informasi Hibah), pembayaran pajak daerah melalui QRIS, serta Sidodi-Cair.
Sohib mempermudah proses pengajuan, verifikasi, dan pemantauan hibah agar lebih tertib dan transparan. Pembayaran pajak daerah melalui QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung efektivitas penerimaan daerah. Sementara Sidodi-Cair mendigitalisasi pengajuan dan pengelolaan dokumen pencairan anggaran agar proses administrasi lebih efisien dan mudah dipantau.
Seluruh inovasi tersebut terintegrasi dalam aplikasi Halo Lamsel yang dapat diakses melalui website maupun telepon seluler. Integrasi ini juga memungkinkan kepala daerah memantau aktivitas pemerintahan dan perkembangan pelaksanaan program secara lebih mudah, disertai evaluasi rutin setiap pekan.
“Semua aplikasi digital yang kami sampaikan ini terintegrasi dalam satu sistem, namanya Halo Lamsel. Saya bisa memonitor semuanya melalui handphone, sehingga bisa bekerja di mana pun dan kapan pun. Kami juga melakukan rapat rutin setiap minggu agar pelaksanaan program terus dipantau secara paralel,” kata Egi.

Selain pembenahan tata kelola melalui digitalisasi, Pemkab Lampung Selatan juga memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan Samsat Digital Drive Thru di Kecamatan Natar, serta layanan jemput bola berupa Samsat Keliling dan pelayanan administrasi kependudukan keliling.
Pada sektor kesehatan, Egi turut memaparkan capaian penanganan stunting di Lampung Selatan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, prevalensi stunting tercatat sebesar 10,04 persen dan disebut sebagai yang terendah di Provinsi Lampung.
Sementara untuk mendukung kemandirian pangan keluarga dan membantu menjaga stabilitas harga komoditas, Pemkab Lampung Selatan mengembangkan program Teras HELAU melalui konsep kandang, kebun, dan kolam.
Program ini diarahkan agar masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus membantu mengendalikan inflasi, terutama pada komoditas cabai merah dan bawang merah.
“Program tersebut diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan di tingkat masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi, terutama pada komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak dan sehat.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Lampung Selatan memastikan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tertib dari sisi administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Melalui validasi eksternal IPKD 2026, Pemkab Lampung Selatan juga memperoleh ruang evaluasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. (Kmf)
