Jakarta, etalaseinfo.co.id – Perwira tinggi Polri berinisial EHS dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan setelah dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, EHS terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru muda. Kedua tangannya dalam kondisi terikat dan wajahnya tertutup masker hitam saat digiring petugas menuju kendaraan taktis Brimob.
EHS kemudian dibawa kembali ke Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, putusan sidang etik tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mengembalikan EHS ke tahanan.
“Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.
Dalam persidangan, majelis KKEP menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perbuatan EHS sebagai tindakan tercela.
Meski demikian, EHS menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dalam perkembangan perkara yang sama, Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap AS pada Selasa (17/11/2026). Majelis menjatuhkan sanksi PTDH kepada AS, yang juga menyatakan akan mengajukan banding.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan, EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan.
“Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/10/2026).
Anam menjelaskan, para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan mengenai kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
Menurutnya, keterangan saksi tersebut membantu menjelaskan rangkaian peristiwa yang menjadi pokok pemeriksaan etik.
“Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang,” ujarnya. (*)
