Kalianda – Kualitas pelayanan pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa cepat urusan masyarakat diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diterima.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai mengoptimalkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis online sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik yang lebih mudah, efektif, dan terukur.
Langkah tersebut diperkuat melalui Workshop Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Edy menyampaikan bahwa penerapan SKM secara online merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
Peralihan dari mekanisme manual ke digital tersebut membutuhkan kesiapan aparatur sipil negara (ASN), mengingat hasil survei menjadi salah satu instrumen untuk menilai kualitas kinerja sekaligus pelayanan pemerintah.
“Survei ini bukan hanya menilai pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi juga mencakup pelayanan antarinstansi pemerintah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki kesiapan dan komitmen yang sama dalam melaksanakannya,” ujarnya.

Edy menegaskan, memberikan pelayanan merupakan bagian dari tugas utama aparatur pemerintah. Setiap ASN karena itu dituntut untuk bekerja secara profesional, memberikan pelayanan secara maksimal, serta menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas.
Ia berharap, workshop tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme pelaksanaan SKM berbasis online sehingga dapat diterapkan secara optimal, terutama pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda, Muklis K, menjelaskan bahwa sistem survei berbasis online dirancang untuk memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakan penilaian sekaligus mengelola hasil survei masyarakat.
Melalui aplikasi yang telah disediakan, perangkat daerah tidak perlu lagi menyusun instrumen survei maupun membuat laporan secara manual.
Seluruh kebutuhan tersebut telah tersedia dalam sistem, termasuk pilihan periode pelaksanaan survei secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan.
“Di dalam aplikasi sudah tersedia instrumen survei sekaligus laporan hasilnya. Jadi, perangkat daerah tidak perlu lagi membuat survei secara manual. Pilihan pelaksanaannya juga tersedia, baik secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan,” jelasnya.
Dari sisi pelaksanaan, mekanisme survei juga dibuat sederhana. Unit pelayanan cukup mengunduh dan memasang barcode yang tersedia pada aplikasi di area pelayanan.
Masyarakat yang telah menerima layanan kemudian dapat memindai kode tersebut untuk memberikan penilaian berdasarkan pengalaman mereka.
Dengan sistem ini, masukan masyarakat diharapkan dapat dihimpun secara lebih praktis dan menjadi bahan evaluasi bagi setiap perangkat daerah.
Hasil survei selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, sehingga upaya pembenahan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilakukan secara berkelanjutan. (Kmf)
