Lampung Barat, etalaseinfo.co.id – Kekompakan antara kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bukan sekadar simbol kebersamaan dalam kegiatan seremonial. Lebih dari itu, soliditas antarpimpinan daerah merupakan modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, antisipatif, dan akseleratif.
Hal tersebut tercermin dari hubungan koordinasi dan kerja sama yang terus dibangun Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus bersama unsur Forkopimda, yakni Kapolres Lampung Barat AKBP Samsu Wirman, S.H., S.I.K., M.H., Dandim 0422/Lampung Barat Letkol Inf Rizky Kurniawan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Wahyu Hidayatullah, S.H., M.H.
Sinergitas tersebut diwujudkan melalui komunikasi yang intensif, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah.
Pakar Administrasi Negara Universitas Lampung (Unila), Dr. Dedy Hermawan, menilai bahwa saat ini merupakan era konsolidasi, kerja sama, dan koordinasi antarelemen pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintah kabupaten.
Menurutnya, pola pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi lintas kelembagaan dapat melahirkan karakter pemerintahan yang lebih antisipatif dan akseleratif dalam mencapai target pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintahan yang solid, seperti Forkopimda Lampung Barat, akan menghadirkan optimisme masyarakat dan mendorong partisipasi penuh dalam pembangunan daerah. Berbagai kendala dan tantangan pembangunan dapat diatasi melalui soliditas dan koordinasi yang terjaga,” ungkapnya.
Secara konseptual, pandangan tersebut sejalan dengan prinsip collaborative governance, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan kolaborasi antarlembaga sebagai instrumen untuk menyatukan sumber daya, menyelaraskan kebijakan, dan menyelesaikan persoalan publik secara bersama-sama.
Dalam konteks pembangunan daerah, soliditas Forkopimda juga memiliki dimensi strategis secara politik dan kelembagaan. Hubungan yang harmonis antarpimpinan bukan dimaknai sebagai penyatuan kewenangan ataupun hilangnya independensi masing-masing institusi, melainkan sebagai bentuk kedewasaan dalam membangun komunikasi, menghormati perbedaan fungsi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral.
Melalui koordinasi yang kuat, berbagai persoalan daerah, mulai dari stabilitas keamanan, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga kelancaran program pembangunan, dapat diantisipasi dan dicarikan solusi melalui pendekatan lintas sektor.
Bupati Parosil Mabsus bersama Forkopimda terus menjaga hubungan kelembagaan yang harmonis sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.
Kebersamaan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan pekerjaan satu institusi semata. Diperlukan kesamaan visi, kepercayaan, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dari seluruh unsur pimpinan daerah agar kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan semangat Beguai Jejama, soliditas Forkopimda Lampung Barat diharapkan terus dijaga dan dirawat. Sebab, daerah yang maju dan sejahtera tidak hanya membutuhkan program pembangunan yang baik, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun sinergi, menjaga stabilitas, serta menggerakkan seluruh elemen masyarakat.
Bukan sekadar duduk bersama atau berfoto bersama, tetapi bagaimana kebersamaan itu diwujudkan melalui kerja nyata untuk Lampung Barat yang aman, maju, sejahtera. (Kmf-Kms)
