Lampung Barat, etalaseinfo.co.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat tidak hanya menjadi momentum evaluasi perjalanan daerah, tetapi juga membuka gambaran mengenai capaian pembangunan sekaligus keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Dalam pidatonya pada rapat paripurna DPRD Lampung Barat, Rabu (23/9/2026),
Bupati Parosil Mabsus menyampaikan sejumlah indikator yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia, namun di sisi lain masih terdapat pekerjaan rumah, terutama pada sektor infrastruktur.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang Makhgasana DPRD Lampung Barat
tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial.
Dalam kesempatan itu, Parosil memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah
dilakukan pemerintah daerah sekaligus sejumlah program yang masih membutuhkan
dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Lampung Barat masih harus
berjalan di tengah ruang fiskal daerah yang terbatas.
Parosil menyampaikan, tema HUT ke-35 Lampung Barat tahun ini mengangkat semangat “Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama”. Empat frasa adat tersebut dimaknai sebagai satu tujuan, satu arah, satu hati, dan maju bersama. Nilai tersebut kemudian dikaitkan dengan visi pembangunan Lampung Barat Hebat dan Setia Menuju Indonesia Emas 2045.
“Dari sisi ekonomi, pemerintah daerah mencatat sejumlah indikator yang mengalami perbaikan. Angka kemiskinan pada 2025 turun menjadi 9,93 persen dari 10,68 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebut turut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak sekitar 2.200 jiwa, dari sebelumnya menjadi 31.230 jiwa,” kata dia.
Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat pada periode yang sama mencapai 5,45 persen atau meningkat 1,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga meningkat menjadi Rp10,733 triliun dari sebelumnya Rp9,9 triliun. Sementara pendapatan per kapita tercatat mencapai Rp33,77 juta.
Meski demikian, struktur ekonomi Lampung Barat masih sangat bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 44,09 persen terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, sejumlah sektor nonpertanian menunjukkan pertumbuhan, di antaranya industri pengolahan yang tumbuh 11,84 persen, konstruksi 11,57 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,12 persen.
“Indikator pembangunan manusia juga mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Lampung Barat mencapai 73,14 poin atau naik 0,73 poin. Capaian tersebut menempatkan Lampung Barat dalam kategori tinggi dan berada di peringkat keenam di Provinsi Lampung,” jelasnya.
Peta Lampung.Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,11 persen atau sekitar 4.000 jiwa. Dalam pidatonya, Parosil menyebut angka tersebut sebagai yang
terendah di Provinsi Lampung.
Data tersebut menjadi salah satu indikator yang dipaparkan pemerintah daerah dalam melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Lampung Barat.
Sejumlah penghargaan juga menjadi bagian dari capaian yang disampaikan dalam pidato tersebut. Lampung Barat disebut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut.
Selain itu, daerah ini meraih predikat kabupaten terinovatif 2025 dalam ajang Innovative Government Award (IGA), LPM Award untuk pemberdayaan desa, serta predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik.
Pada tingkat pekon, pemerintah daerah juga mencatat sejumlah perubahan klasifikasi desa. Pekon Sedampah Indah, Way Empulau Ulu, Padang Tambak, Suka Jaya, dan Bandar Agung disebut naik menjadi Desa Mandiri Baru. Sementara sembilan pekon lainnya masuk dalam klasifikasi Swasembada.
Perhatian pemerintah daerah juga diarahkan kepada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Parosil menyampaikan adanya kenaikan penghasilan bagi PPPK paruh waktu berdasarkan jenjang pendidikan.
Untuk lulusan SMA, penghasilan meningkat dari Rp500.000 menjadi Rp750.000 per bulan, lulusan D3 dari Rp600.000 menjadi Rp900.000, sedangkan lulusan S1 dari Rp700.000 menjadi Rp1 juta per bulan.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah memberikan sejumlah dukungan melalui program beasiswa, yakni beasiswa S1 PGSD untuk 30 orang, kewirausahaan bagi 30 orang, serta pendidikan di POLTRADA Bali untuk lima orang. Pemerintah daerah juga memberikan seragam dan tas gratis kepada 5.957 siswa SD dan 4.828 siswa SMP.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada 11 dokter umum dan tiga dokter gigi. Sebagian penerima beasiswa tersebut disebut telah kembali mengabdi di Lampung Barat, antara lain di Puskesmas Sekincau dan Puskesmas Batu Brak.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di daerah.
Sementara di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah mencatat telah terbentuk 135 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan 87 gerai yang telah terbangun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah membentuk 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersertifikat laik higiene, dengan cakupan 84.625 penerima dan menyerap 1.161 tenaga kerja.
Di sektor perkebunan, penguatan komoditas kopi dilakukan melalui program peremajaan tanaman seluas 903 hektare dan pengembangan Sekolah Kopi. Namun, capaian tersebut masih berhadapan dengan pekerjaan rumah pada sektor infrastruktur. Pemerintah daerah mencatat tingkat kemantapan jalan baru mencapai 59,5 persen.
Sementara kondisi irigasi yang tergolong baik berada pada angka 58,47 persen. Di sisi lain, capaian sanitasi sehat mencapai 97,91 persen dan akses air minum layak sebesar 89,43 persen.
Parosil mengakui pembangunan infrastruktur Lampung Barat masih menghadapi keterbatasan APBD. Pada 2025, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di tiga pekon dengan nilai Rp1,6 miliar telah menjangkau 1.474 jiwa.
Untuk 2026, pemerintah mengalokasikan pagu Rp7,8 miliar untuk program PISEW, PAMSIMAS, dan SANIMAS di 17 lokasi.
Program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mencakup 312 unit rumah senilai Rp6,24 miliar pada 2025 dan 444 rumah senilai Rp8,88 miliar pada 2026 yang masih dalam proses. Sementara penataan kawasan kumuh Fajar Bulan senilai Rp8,058 miliar juga tengah berjalan.
Karena keterbatasan kemampuan APBD tersebut, Parosil menegaskan pembangunan Lampung Barat tidak dapat hanya mengandalkan anggaran daerah.
Pemerintah daerah perlu mengawal berbagai usulan melalui Instruksi Presiden (Inpres) bidang irigasi, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun program kementerian.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat harus diikuti dengan perencanaan yang matang serta kelengkapan dokumen agar usulan pembangunan dapat direalisasikan.
Dengan demikian, HUT ke-35 Lampung Barat menjadi momentum untuk melihat pembangunan daerah secara lebih utuh. Pertumbuhan ekonomi 5,45 persen, penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, hingga capaian di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan menjadi bagian dari perkembangan yang disampaikan pemerintah.
Namun, angka kemantapan jalan yang masih 59,5 persen serta keterbatasan fiskal menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masih menjadi pekerjaan yang harus terus dikawal pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. Serperti dilansir dari Kupan Tuntas.co. (*)
